Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Analis Kebijakan 2






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 2
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
  Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB dokumen 3


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 2
  Kegiatan :
  Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 22,582,912,308
    Sub-Kegiatan :
    Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 543,792,805



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 2
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
  Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 3