Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Perancang Peraturan Perundang-Undangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani PERDA 3
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum laporan 1
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat laporan 1
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian laporan 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  Kegiatan :
  Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2,401,320,566
    Sub-Kegiatan :
    Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2,401,320,566
  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3,207,349,200
    Sub-Kegiatan :
    Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 1,716,636,100
    Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat 534,385,200
    Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian 461,676,100



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani 3
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum 1
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat 1
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian 1